Menurut Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974,
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan sakral antara pasangan
pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan
hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, membagi peran antar
pasangan. Perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara
kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan
tanggung jawab baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, peraturan
undang-undang mengatur batasan umur pernikahan. Namun pada kenyataannya masih
banyak dijumpai perkawinan yang dilakukan dibawah batasan umur pernikahan dan
usia anak atau diistilahkan sebagai perkawinan usia anak.

Menurut
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa definisi anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka, yang dimaksud dengan
perkawinan usia anak ialah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata,
agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana
salah satu atau kedua pasangan adalah anak berusia di bawah 18 tahun (Laporan
analisis data perkawinan usia anak di Indonesia 2013 dan 2015, BPS dan UNICEF,
2016)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dalam satu dekade ini, di dunia terdapat sekitar 142
juta anak perempuan melakukan perkawinan sebelum masa dewasa nya. Indonesia  termasuk kedalam sepuluh negara di dunia untuk kategori
angka absolut perkawinan usia anak tertinggi
pada tahun 2013 (Council of Foreign Relations 2015). Di ASEAN, Indonesia
juga menempati peringkat tertinggi kedua setelah Kamboja.

Ket : wanita
usia
20-24 tahun yang
menikah sebelum usia 15 tahun, dalam ribuan.

Sumber : UNICEF Statistics and Monitoring
Section, Division of Policy and Strategy (2013

Gambar 1.
Sepuluh negara tertinggi dengan angka absolut perkawinan anak di dunia

Berdasarkan
gambar 1. Indonesia berada pada peringkat ke tujuh di dunia dengan jumlah
perkawinan usia anak tertinggi . Data tersebut merepresentasikan bahwa di
Indonesia terdapat  458 ribu wanita
pernah kawin yang berusia 20 hingga 24 tahun dan melangsungkan pernikahan
sebelum usia 15 tahun.

Pada
tahun yang sama, berdasarkan data susenas 2013 prevalensi perkawinan usia anak
di Indonesia ialah sebesar 24 persen, dan tahun 2015 prevalensi perkawinan usia
anak di Indonesia sebesar 22.82 persen. Artinya, dalam tiga dekade terakhir, prevalensi
perkawinan usia anak di Indonesia hanya mengalami penurunan sekitar 1 persen.
Penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tersebut termasuk
lambat. Prevalensi perkawinan usia anak sebesar
22.82 persen
mempunyai arti bahwa satu dari lima perempuan pernah
kawin usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun.

Berdasarkan data susenas tahun
2015, sepuluh
provinsi dengan pravelansi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi
Barat (34,22 persen), Kalimantan Selatan (33,68 persen), Kalimantan Tengah
(33,56 persen), Kalimantan Barat (32,21 persen), Sulawesi Tengah (31,91 persen), Sulawesi Utara (31,50 persen), Kalimantan timur (31,13 persen), Sulawesi tenggara (30,24 persen), Kalimantan Utara (30,05 persen), dan Sulawesi Selatan (28,71 persen).

Gambar 2. Pravelensi perkawinan anak menurut Provinsi di Indonesia

tahun 2015

Diketahui bahwa pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua
seluruhnya berwarna merah. Dengan kata lain, prevalensi perkawinan usia anak
pada provinsi-provinsi di ketiga pulau tersebut lebih tinggi
dibandingkan prevalensi
nasional. Hal yang
cukup menarik dari gambar tersebut ialah seluruh
provinsi
di pulau Kalimantan termasuk dalam 10 besar provinsi dengan prevalensi
perkawinan usia anak tertinggi (lihat gambar 2).

Dengan tinggi nya prevalensi perkawinan usia anak tersebut, tentu menimbulkan
masalah yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada masalah
kependudukan. Pernikahan dini akan meningkatkan pertumbuhan penduduk, karena
secara langsung berkaitan dengan kelahiran. Perempuan yang melakukan perkawinan
pada usia muda memiliki durasi atau kemungkinan untuk hamil lebih lama dari
pada mereka yang melakukan perkawinan pada usia dewasa. Permasalahan
tentang perkawinan
dini akan membawa pada angka beban ketergantungan (dependency
ratio) yang besar. Angkatan kerja yang produktif harus memikul
beban atau tanggungan yang besar dari penduduk berusia lanjut dan anak-anak. Diketahui pada
tahun 2015 Indonesia
memiliki nilai dependency ratio sebesar 48,6. Artinya pada tiap 100
penduduk harus menanggung 49 penduduk yang tidak produktif.

Perkawinan
yang dilakukan pada usia yang terlalu dini juga akan meningkatkan angka
kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),
serta melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang mengakibatkan
berkurangnya generasi bagi bangsa di masa depan (SDKI,
2012). Anak dari ibu yang sangat muda dan sangat tua saat melahirkan memiliki
risiko kematian yang tinggi (dilihat grafik 1). Pola serupa ditunjukkan oleh
semua jenis kematian anak. Angka kematian anak yang tinggi pada wanita yang
melahirkan diumur yang sangat muda dan tua kemungkinan berhubungan dengan
faktor biologis yang mengakibatkan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan
saat persalinan.

Sumber : SDKI
2012

Disamping
itu, Pernikahan pada usia anak juga bisa menimbulkan berbagai persoalan
rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, dan konflik berkepanjangan, hingga
dapat mengakibatkan perceraian.

Tabel
2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun
menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama,
2013 dan 2015

Pada tahun 2015
persentase perempuan usia 20-24 yang berstatus cerai hidup dan menikah sebelum
usia 18 tahun sebesar 4,53 persen, sementara persentase pada mereka yang
menikah setelah usia 18 tahun lebih rendah yaitu 3,02 persen. Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa
tingkat perceraian pada perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun
lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah pada usia 18 tahun ke atas.

Karena banyaknya dampak yang ditimbulkan dari masalah perkawinan pada
usia anak tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk mencarikan solusi dari
akar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Upaya
lain untuk mencegah pernikahan anak adalah dengan membuat kebijakan melalui
Peraturan Daerah (Perda). Salah satu faktor yang digunakan
sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju angka perkawinan anak adalah usia perkawinan
pertama. Umur perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang
perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi yang berarti juga
saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan (BPS). Berdasarkan UU No. 1 tahun
1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun,
usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan
dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2)
untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai
umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua.

Bila pemerintah ingin menekan
permasalahan perkawinan usia anak, maka menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi usia kawin pertama bagi perempuan yang melakukan perkawinan
usia anak tersebut. Dengan demikian, pemerintah akan dapat lebih memfokuskan
diri pada faktor-faktor tesebut. Penelitian ini
dilakukan untuk menemukan jawaban atas faktor sosial dan factor ekonomi
terhadap perkawinan anak. Faktor sosial ekonomi adalah salah satu faktor yang
menentukan usia perkawinan pertama. (Kajian Faktor Sosial  Ekonomi
yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama 
di Provinsi Gorontalo, Laporan Akhir BKKBN 2014).

Analisis yang
bisa digunakan untuk melihat hubungan antara variabel penjelas yang bersifat
kategorik dengan variabel respon yang bersifat kuantitatif/numerik pada umumnya
adalah Multiple Classified Analysis (MCA). MCA merupakan model aditif yang
memiliki lingkup penggunaan yang lebih luas dibandingkan Model Regresi Linier. Model
MCA dapat menangani berbagai bentuk hubungan antar variabel penjelas dan bebas
dari pembatasan-pembatasan penggunaan skala pengukuran untuk variabel penjelasnya,
artinya variabel penjelas dapat berskala ukuran yang paling lemah (nominal).

Go Top
x

Hi!
I'm Eleanor!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out